PKL KUASAI BADAN JALAN

[bani]

Jalan KH Mas Mansyur Kembali Dikuasai PKL
BERITAJAKARTA.COM — 27-01-2009 15:35

Setelah sempat ditertibkan awal Agustus 2008, pedagang kaki lima (PKL) kembali memenuhi Jl KH Mas Mansyur, Tambora, Jakarta Barat. Ironisnya, beberapa PKL sempat ditawari oknum dari Kecamatan Tambora untuk berjualan di kawasan tersebut asalkan membayar Rp 5 juta. Tuduhan ini langsung ditampik Camat Tambora, bahkan ia mengancam akan kembali menertibkan kawasan tersebut.

Kesabaran aparat di Kecamatan Tambora, tampaknya diuji untuk menghadapi PKL di Jl KH Mas Mansyur. Padahal, setelah ditertibkan awal Agustus 2008 lalu, jalan tersebut bersih dari PKL. Namun kini, PKL kembali marak dan bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Karena itu, aparat Kecamatan Tambora mengultimatum agar hingga akhir bulan ini PKL harus angkat kaki.

Camat Tambora, Imron, menegaskan, PKL yang kembali menggelar dagangan di sepanjang itu akan kembali ditertibkan dan bahkan rencana penertiban itu sudah disampaikan. "Kita akan sikat semua PKL yang ada di situ (Jl KH Mas Mansyur-red). Kalau masih membandel dagangan mereka akan disita," tegas Imron kepada beritajakarta.com, Selasa (27/1).

Menurut dia, penertiban yang akan dilakukan nanti juga melibatkan PLN untuk mencabut aliran listrik yang memasok penerangan ke PKL saat berdagang malam hari. "Kita telah ketahui sumber aliran listrik yang memasok PKL dan kami meminta PLN agar memberi sanksi berat bagi warga yang memberikan aliran listrik," kata Imron.

Imron juga menampik adanya seorang oknum yang mengatasnamakan Kecamatan Tambora agar PKL membayar uang sebesar RP 5 juta bila ingin berdagang kembali di jalan itu. "Kalau benar jajaran saya melakukan itu, saya akan kenakan sanksi berat," ucap Imron.

Mengenai adanya upaya bisa kembali ke tempat semula dengan membayar Rp 5 juta, dibenarkan beberapa pedagang. Toha (55), warga RT 09/09 Kelurahan Tanahsereal yang sempat ditawari oknum dari kecamatan mengungkapkan, belum lama ini dirinya ditawari bisa berdagang kembali setelah sembilan bulan tutup asalkan mau membayar uang sebesar RP 5 juta. "Dia (oknum-red) mengatasnamakan dari kecamatan saat menawarkan saya boleh berdagang kembali," ungkap Toha di kediamannya.

Sedangkan penertiban yang dilakukan beberapa waktu lalu, pedagang yang merantau ke Jakarta tahun 1973 dari Lamongan, Jawa Timur ini menyesalkan tindakan penertiban yang terkesan tidak merata. Buktinya, Toha melanjutkan, saat ini belum ada tindakan penertiban bagi PKL yang kembali berdagang di depan PD Pasar Jaya Jembatan Lima. Padahal, dagangan mereka digelar hingga ke badan jalan. "Kita iri mas, padahal saat penertiban lalu, kita adalah imbas dari penertiban yang dilakukan di depan pasar. Sekarang, kami tidak boleh berdagang, tapi di sana malah lebih banyak," ujarnya.

Penuturan sama diutarakan, Fauzin (32) pedagang nasi uduk yang kini terpaksa menganggur. Ia mengatakan, dia dapat menerima pelarangan berdagang di sepanjang Jl KH Mas Mansyur. Namun alangkah baiknya, kecamatan memberikan alternatif tempat." Kami bersedia dipindahkan ke lokasi yang diperbolehkan, tapi hingga kini kecamatan belum kasih jawaban tentang tempat itu," tuturnya.

Soal pedagang dimintai uang RP 5 juta agar bisa berdagang kembali, Fauzin yang juga Ketua Paguyuban PKL Jl Mas Mansyur mengakui hal itu. Dia juga ditawari, namun jumlah uang yang diminta cukup besar. Tapi pedagang yang juga berasal dari Lamongan ini mengurungkan niatnya. "Untuk mengumpulkan Rp 5 juta dalam waktu singkat sulit, apalagi setelah penertiban sembilan bulan lalu kami menganggur," ujarnya.