September 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Calendar Calendar

My Dockuent For All
IBC-INDONESIA.org Group Milis
Google Groups
Subscribe to IBC-INDONESIA.org
Email:
Visit this group
Pencarian
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Pembelajaran Safety Riding Penting Untuk Anak
Thu 07 Jan 2010, 16:18 by tata

» Deklarasi Keselamatan Jalan
Thu 07 Jan 2010, 16:16 by tata

» Bincang Safety Riding di Bibir Pantai Anyer
Thu 07 Jan 2010, 16:12 by tata

» OOT Asuransi Mudik
Mon 31 Aug 2009, 04:15 by bm_brian23

» Bikers Diimbau Tetap Nyalakan Lampu Motor
Fri 26 Jun 2009, 11:06 by tata

» Indonesian community Magazine
Thu 16 Apr 2009, 18:06 by IC-MAGAZINE

» Akhirnya, Polisi Razia Konvoy Kampanye
Tue 24 Mar 2009, 21:01 by alamsuro

» polisi sita 83 motor kampanye
Tue 24 Mar 2009, 13:35 by edorusia

» Aksi Bersih Tangkuban Perahu
Wed 18 Mar 2009, 20:24 by alamsuro

User Yang Sedang Online
Total 1 user online :: 0 Terdaftar, 0 Tersembunyi dan 1 Tamu

Tidak ada

[ View the whole list ]


User online terbanyak adalah 26 pada Mon 03 Aug 2009, 12:46
Top posters
edorusia (586)
 
R10 (576)
 
bani (558)
 
tata (267)
 
jibriel (159)
 
alamsuro (154)
 
N451ER (97)
 
indrasi (43)
 
acoy (8)
 
IBC-008 (7)
 

Poll

Kabarnya aturan pemprov dki jakarta soal jam masuk sekolah berhasil mengurangi kemacetan lalulintas di jalan raya dki jakarta. segera menyusul pengaturan jam masuk kantor. Anda SETUJU?

20% 20% [ 1 ]
80% 80% [ 4 ]
0% 0% [ 0 ]

Total Suara : 5

Keywords


RETRIBUSI ANGKUTAN AKAN DIHAPUS-ORGANDA TETAP ANCAM MOGOK

Go down

RETRIBUSI ANGKUTAN AKAN DIHAPUS-ORGANDA TETAP ANCAM MOGOK

Post by bani on Mon 26 Jan 2009, 16:28

Tarif Turun, Rertribusi Angkutan Umum Dihapus


JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk menghapus retribusi angkutan umum sebagai kompensasi atas penurunan
tarif angkutan umum kelas ekonomi sebesar 25% atau senilai Rp 500 per penumpang. Penghapusan retribusi telah dibahas bersama antara Dinas
Perhubungan DKI Jakarta dan Organda DKI Jakarta. "Pak Tauchid (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta) sudah berkali-kali bicara dengan
mereka. Namun Sabtu (24/12) lalu sudah saya suruh untuk bicara dengan Organda lagi mengenai pembebasan retribusi ini," ungkap Gubernur DKI
Jakarta Fauzi Bowo pada Minggu (23/1) disela-sela acara bersih-bersih halte busway di Jakarta.
Fauzi menjelaskan, pemberian insentif bagi pengusaha angkutan tidak hanya terbatas penghapusan retribusi resmi saja, tetapi juga retribusi tidak resmi seperti pungli di terminal-terminal. Karena, kata Fauzi, selama ini perputaran uang illegal retribusi tak resmi yang dilakukan oknum jumlahnya tidak sedikit. Mengenai hal tersebut, Pemprov akan menjamin tindak penghapusan pungli yang meresahkan awak angkutan dan pengusaha tersebut. "Karena jumlahnya itu tidak sedikit, maka kami mencari solusi untuk kepentingan bersama," ujarnya.
Dilain sisi, Fauzi menegaskan, apabila pengusaha angkutan umum bersikeras tidak mau menjalankan perubahan tariff, Pemprov akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan. Menurut Fauzi, salama ini sanksi dapat dikenakan adalah pencabutan izin trayek. Terlebih, angkutan umum merupakan sarana layanan masyarakat sehingga harus menerima tawaran kompensasi maupun revisi tarif angkot.
Sekretaris DPD Organda DKI Jakarta TR Panjaitan mengaku, Organda DKI Jakarta tetap menolak penurunan tarif Rp 500 walau Pemprov menawarkan kompensasi pembebasan retribusi. Bagi TR Pandjaitan, penghapusan retribusi tidak sepadan dibanding kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan tarif sebesar Rp 500 per penumpang. "Pengusaha tidak bisa menutupi biaya operasional yang terlalu tinggi," katanya.
TR Pandjaitan menyatakan, biaya retribusi kir sebesar Rp 40.000 per enam bulan sekali masih sanggup membayar. Tetapi, untuk menutupi biaya operasional seperti BBM, gaji pegawai, perawatan mesin dan sebagainya sulit dilakukan. Apalagi, dengan beralihnya penumpang ke moda angkutan busway dan sepeda motor mengikis keuntungan para pengusaha angkutan.
Terkait ancaman stop beroperasi pada Selasa (27/1) hari ini, Panjaitan mengaku, seluruh keputusan tergatung kepada para pengusaha. Tentunya, apabila pengusaha melakukan penolakan maka resiko pahit tidak ada pendapatan. Dilain sisi, pengusaha juga berharap adanya revisi penetapan penurunan tarif angkutan umum tersebut karena dapat membangkrutkan pengusaha. "Apabila banyak pengusaha bangkrut, saya kira DPRD dan DTKJ harus bertanggungjawab," cetusnya.

Dukung Penghapusan Retribusi
Wakil Ketua Komisi B bidang perekonomian DPRD DKI Jakarta Ben VB Sitompul menyatakan persetujuanya terhadap niat Gubernur DKI Jakarta untuk
menghapus retribusi angkutan umum. Ben mengakui, berbagai retribusi yang selama ini terjadi akan semakin memberatkan apabila tarif diturunkan Rp 500. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan kebijakan sebagai stimulus agar pengusaha tidak menderita kebangkrutan. "Dana yang biasa dikeluarkan untuk retribusi dapat digunakan untuk membiayai perawatan kendaraan," jelasnya.
Ben mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membasmi praktik retribusi tak resmi, seperti yang dilakukan oknum Dishub dan para preman. Tidak hanya itu,
biaya kir harus dihapus. Ben menyadari, pendapatan pengusaha semakin menipis seiring terus menurunnya pemakai jasa angkutan darat kelas ekonomi. Menurut Ben, ramainya penumpang angkutan hanya terjadi saat pagi hari dan sore hari saja. "saya setuju, praktik pungli dan preman itu harus dihapuskan," ucapnya. (har)
avatar
bani
Bintang Satu
Bintang Satu

Male
Jumlah posting : 558
Age : 54
Lokasi : DEPOK
Nama Club/Community : Independent Bikers Club (IBC)
Nomor Anggota : 004
Registration date : 04.09.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Kembali Ke Atas


 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik